Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, akan seperti apa ? (Atin Susanti)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, akan seperti apa ?

Oleh : Atin Susanti / EP 09

Perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan, sekelumit sejarah...

            Indonesia, merasakan kemerdakaan dimana negara-negara besar di dunia sudah saling bersaing dalam bidang industrinya. Mereka sudah bisa menciptakan produk-produk berteknologi tinggi, sementara negara kita masing berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Wajar, penduduk kita sebagian besar masih berada pada garis kemiskinan saat itu.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)[1]

Keadaan ekonomi (keuangan) Indonesia pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut  :

a)      Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

b)      Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.( Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.)

c)      Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

d)     Kas negara kosong.

e)      Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a.       Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c.       Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Jadi kesimpulannya sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk,bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk,dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut.

Indonesia hari ini, Overview..

Dari 234 juta penduduk Indonesia, saat ini lebih dari 32 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk. Layanan publik tetap tidak mencukupi berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Indonesia pun mencatatkan prestasi buruk dalam sejumlah indikator terkait kesehatan dan infrastruktur[2].

Semakin menurun, begitulah data terbaru yang dilaporkan oleh World Economic Forum[3], dalam laporan terbarunya yang bertajuk The Global Competitiveness Report 2012-2013. Dalam laporan tersebut, dicatat bahwa Indonesia mengalami penurunan peringkat 46 di tahun 2011/2012 turun ke peringkat 50 di tahun 2012/2013. Turunnya peringkat Indonesia dipengaruhi oleh kinerja beberapa indikator yang melemah, terutama pada yang terkait dengan variabel “institusi”, yakni suap, korupsi, etika perilaku perusahaan, kejahatan, dan terorisme. Selain itu, infrastruktur juga masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Akan tetapi, seperti tahun-tahun sebelumnya, variabel makroekonomi tetap menjadi indikator yang paling stabil dalam menopang daya saing Indonesia.

Dibawah ini disajikan data terkait dengan The Most Problematic Factor di Indonesia tahun 2009-2012

           

            Dari tabel diatas, dapat dilihat jika masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah birokrasi pemerintah, infrastruktur dan korupsi. Untuk konsep inefisiensi pada birokrasi ini dikaitkan dengan relasinya terhadap dunia usaha. Dalam konteks dunia usaha hal ini dianggap penting karena menyangkut keputusan investor untuk berinvestasi. Birokrasi yang berantai terlalu panjang, peraturan yang tumpang tindih, korupsi dan pungutan liar, kesemuanya berandil terhadap terbentuknya suatu “ekonomi biaya tinggi” yang pada akhirnya menghambat laju pembentukan investasi.

            Untuk penjelasan mengenai masing-masing pilar competitiveness Indonesia dan tren dari tahun ke tahun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Dari tabel diatas dapat dilihat jika mayoritas setiap indikator mengalami penurunan di tahun 2013. Hanya beberapa indikator yang menunjukan bahwa terdapat kenaikan, yaitu indikator kesiapan teknologi, efisiensi pasar barang dan kecanggihan bisnis.

Namun, ditengah-tengah gejolak ekonomi di beberapa wilayah dunia yang masih terus berlangsung, sepanjang tahun 2011 yang lalu Indonesia  terlihat “sexy” dengan kestabilan dalam variabel makroekonominya. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 6.5 persen dengan pembentukan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.931,3 triliun. Secara kumulatif, PDB Indonesia pada 2011 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 2.463,2 triliun.

Peningkatan perekonomian ini juga berlanjut di tahun ini, berdasarkan data Juli 2012, pertumbuhan perekonomian nasional diperkirakan sebesar 6 persen pada tahun 2012 dan 6,4 persen pada tahun 2013[4]. Dalam hal stabilitas makro ekonomi, Indonesia telah berhasil mencapai banyak target fiskal, termasuk secara signifikan menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto dari 61 persen di tahun 2003 menjadi 27,5 persen pada tahun 2009. Sementara itu defisit anggaran diproyeksikan hanyak 0,4 persen dari produk domestik bruto tahun 2011[5].

Tidak berhenti disitu, pada akhir agustus lalu Goldman Sachs Asset Management, sebuah perusahaan yang mengelola dana investasi global yang berkantor di New York, Amerika Serikat, memperkenalkan akronim baru yang menggantikan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) dengan MIST (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki). MIST, adalah negara-negara yang tergolong pada empat pasar terbesar dalam Goldman Sachs N-11 (Next 11) Equity Fund atau negara tujuan investasi terbesar didunia. Hal ini dianggap wajar mengingat performa ekonomi makro Indonesia yang memperlihatkan kestabilan selama krisis yang terjadi di belahan Eropa.

Dua hal yang bertolak belakang, ketika daya saing Indonesia dilaporkan mengalami penurunan sementara dilain pihak investment grade Indonesia mengalami peningkatan. Namun, disinilah sebenarnya letak tantangan untuk bangsa Indonesia, tantangan untuk mengisi kelemahan dengan kekuatan yang ada sehingga dapat membuat peluang dan kesempatan untuk menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar didunia.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, sebuah opini pribadi.....

Perjalanan perekonomian Indonesia yang dimulai pasca kemerdekaan hingga hari ini memberi gambaran kepada kita apa yang bisa Indonesia capai dimasa depan. Berbagai prestasi yang dicapai Indonesia memang memberi kebanggaan yang luar biasa. Apalagi saat ini, Indonesia sudah punya MP3EI sebuah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

            Melihat performa yang menakjubkan tersebut, bisa diproyeksikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan RPJPN 2005-2025 serta pembukaan dokumen MP3EI yang menegaskan pada tahun 2025 Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 - 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

            Apabila kondisi perekonomian yang stabil tersebut terus dapat bertahan dari kemungkinan efek krisis perekonomian yang terjadi di Eropa, maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah investasi yang masuk kedalam perekonomian. Selain itu, sektor UMKM yang menjadi tumpuan perekonomian Indonesia saat ini juga diprediksi akan terus berkembang dari waktu ke waktu yang pada akhirnya akan menggeser komposisi struktural Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di tahun 2020.

            Meruntut dari performa perekonomian Indonesia masa lalu dan masa sekarang, jangan heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai titik 8-8,3 persen pertahun, perekonomian akan stabil dengan inflasi yang terkendali antara 3-4 persen, tingkat pengangguran akan semakin berkurang dan begitu pula dengan tingkat kemiskinannya. Indonesia di masa depan akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yang dapat bersaing dengan negara-negara besar sekelas China, Jepang dan Amerika Serikat. Apalagi jika semua program yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dapat terlaksana dengan baik.

            Namun sekali lagi, ini adalah tantangan, tantangan untuk kita semua. Khususnya generasi muda yang dimasa itu akan menjadi pemimpinnya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dapat mengurangi tingkat pengangguran, menekan tingkat disparitas dan konvergensi yang terjadi diwilayah-wilayah “pinggiran” Indonesia, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dapat  menjadi alat untuk pemerataan pembangunan dan yang pasti bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar menjadi “angka” yang tidak berarti apa-apa.

Semua “mimpi” itu akan terwujud jika kita semua bekerja keras dan optimis dengan membenahi semua kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi masalah di negara kita, percepat pembenahan infrastruktur, perbaiki iklim investasi, reformasikan sistem birokrasi yang panjang, berantasan korupsi, dan tingkatkan kualitas pendidikan. Dengan begitu kita akan melihat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2020 dan seterusnya. 

---

[1] Sumber :  http://jamesteven.ngeblogs.info/2011/03/14/sejarah-perekonomian-indonesia-pasca-kemerdekaan/

[2] Menurut laporan Bank Dunia, September 2012

[3] Forum Ekonomi Dunia atau WEF adalah sebuah yayasan organisasi non-profit yang terdiri dari pelaku bisnis, cendekiawan politikus dan pemimpin masyarakat. Forum ini tidak hanya berkecimpung di bidang ekonomi, namun juga bergelut di masalah penting lainnya seperti lingkungan, kesehatan, dan pangan.

[4] Berdasarkan Laporan perekonomian Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia

[5] Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia pada akhir 2011.

Posted in: Lomba Opini