Pages

Sabtu, 08 Desember 2012

APBN HARUS DIAWASI - Chairman sani EP 10


APBN HARUS DIAWASI
Oleh : chairman sani
Berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berarti berbicara tentang keuangan Negara sesuai dengan UU RI No.17 Th 2003 Tentang Keuangan Negara.  APBN merupakan suatu hal yang sangat penting, jika pemerintah bijak dalam mengatur Rancangan APBN untuk Indonesia yang sejahtera bukan menjadikan Indonesia yang tertinggal. Seperti yang sudah kita ketahui Negara kita sudah berumur 67 tahun sejak Negara kita merdeka tapi Negara kita tetap mendapat sebutan “Negara Berkembang” kata-kata ini yang selalu saya dengar sejak saya masih duduk di bangku sekolah.
Pendapatan terbesar dari APBN Negara kita bersumber dari pajak. Menurut data pokok APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2011 kemarin tercatat pendapatan Negara dari pajak adalah Rp 1.165.252,5 (dalam Milyar) dan pada tahun 2012 ini diperkirakan pendapatan berasal dari pajak sekitar Rp 1.292.052,6 (dalam Milyar). Setelah saya lihat dalam data pokok APBN Kementerian Republik Indonesia 2011 dana belanja pemerintah pusat disalurkan ke belanja pegawai (gaji) sebesar Rp 182.874,9 (dalam Milyar) dan Subsidi Energi sebesar Rp 195.288,7 (dalam Milyar). Sedangkan dalam ekonomi (yang dimana ada Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM)  hanya Rp 2.180,0 (dalam Milyar), kesehatan hanya Rp 13.986,6 (dalam Milyar), pariwisata dan budaya Rp 2.353,5 (dalam Milyar) dan dana pendidikan hanya Rp 91.001,3.
Saya lebih sepakat jika dana subsidi energi dan gaji pegawai di perkecil karena menurut saya bila gaji pegawai di naikkan menurut saya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi justru ngenakin pegawai-pegawai pemerintah saja dan juga saya lebih sepakat jika subsidi energi (bahan bakar dan lainnya) itu dicabut karena seharusnya subsidi tersebut untuk orang-orang yang tidak mampu tapi malah untuk semua kalangan (kalangan atas dan kalangan menengah), seharusnya kalangan atas dan menengah membeli dari harga diatas subsidi. Jadi saya lebih sepakat jika subsidi energy kita di cabut, Negara kita memang penghasil minyak bumi tapi kenapa justru Negara kita banyak mengkonsumsinya, saya lebih sepakat jika ½ dari energy tsb dikonsumsi tapi tidak bersubsidi dan sisa ½ nya lagi untuk di ekspor ke Negara lain untuk menambah devisa Negara.
Menurut saya dana APBN harusnya diperioritaskan kepada pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan usaha UMKM. Karena dengan diperioritaskan dengan empat hal tersebut, tidak ada lagi yang namanya masyarakat yang kesusahan memperoleh pendidikan, tidak ada lagi masyarakat yang sakit tidak kedokter karena masalah biaya, tidak ada daerah potensi wisata yang tertinggal, dan tidak ada lagi masyarakat yang miskin yang susah mencari kerja. Karena masih banyak Masih banyak masyarakat yang miskin yang susah mendapatkan sesuap nasi dalam sehari, masih banyak juga masyarakat yang menganggur akibat susahnya peluang kesempatan kerja, masih banyak masyarakat kita yang sulit untuk memperoleh pendidikan secara layak dan bahkan ada yang tidak merasakan mengenyam nikmatnya memperoleh pendidikan. Tidak peka kah para pemerintah yang duduk di kursi MPR RI, DPR RI dll nya akan hal itu?
APBN Indonesia menurut saya masih jauh untuk memenuhi Indonesia yang lebih sejahtera. Karena pemerintah masih belum sigap menanggulangi permasalahan yang ada di Negara ini. Ditambah lagi permasalahan APBN yang dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanganggungjawab yang duduk di pemerintahan, beberapa kasus tersebut seperti praktek mafia pajak pada tahun 2009 oleh Gayus Tambunan yang mengkorupsi Rp 25 Milyar, lalu pada tahun 2012 ini Dhana Widyatmika yang mengkorupsi uang pajak sekitar Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS. Dua oknum tersebut merupakan contoh dari kasus sekelumit APBN, masih banyak lagi kasus-kasus tentang APBN. Jika hal ini terus terjadi jangan mimpi Indonesia akan menjadi Negara maju jika para oknum pemerintahnya terus menerus mengorupsi uang Negara. Seharusnya oknum yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut harus di hukum mati karena merugikan Negara dan rakyat. APBN harus diawasi bersama agar dana Negara tersebut benar-benar tersalurkan untuk dana pembangunan perekonomian Indonesia untuk Indonesia yang sejahtera.

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More