APBN HARUS DIAWASI
Oleh
: chairman sani
Berbicara
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berarti berbicara
tentang keuangan Negara sesuai dengan UU RI No.17 Th 2003 Tentang Keuangan
Negara.
APBN merupakan suatu hal yang sangat penting, jika pemerintah
bijak dalam mengatur Rancangan APBN untuk Indonesia yang sejahtera bukan
menjadikan Indonesia yang tertinggal. Seperti yang sudah kita ketahui Negara
kita sudah berumur 67 tahun sejak Negara kita merdeka tapi Negara kita tetap
mendapat sebutan “Negara Berkembang” kata-kata ini yang selalu saya dengar
sejak saya masih duduk di bangku sekolah.
Pendapatan
terbesar dari APBN Negara kita bersumber dari pajak. Menurut data pokok APBN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2011 kemarin tercatat
pendapatan Negara dari pajak adalah Rp 1.165.252,5 (dalam Milyar) dan pada tahun 2012 ini diperkirakan
pendapatan berasal dari pajak sekitar Rp 1.292.052,6 (dalam Milyar). Setelah
saya lihat dalam data pokok APBN Kementerian Republik Indonesia 2011 dana
belanja pemerintah pusat disalurkan ke belanja pegawai (gaji) sebesar Rp 182.874,9 (dalam
Milyar) dan Subsidi
Energi sebesar Rp
195.288,7 (dalam
Milyar). Sedangkan
dalam ekonomi (yang dimana ada Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi
dan UKM) hanya Rp 2.180,0 (dalam Milyar), kesehatan hanya Rp 13.986,6 (dalam Milyar), pariwisata
dan budaya Rp 2.353,5 (dalam Milyar) dan dana pendidikan hanya Rp
91.001,3.
Saya
lebih sepakat jika dana subsidi energi dan gaji pegawai di perkecil karena
menurut saya bila gaji pegawai di naikkan menurut saya tidak terlalu
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi justru ngenakin pegawai-pegawai pemerintah
saja dan juga saya lebih sepakat jika subsidi energi (bahan bakar dan lainnya)
itu dicabut karena seharusnya subsidi tersebut untuk orang-orang yang tidak
mampu tapi malah untuk semua kalangan (kalangan atas dan kalangan menengah),
seharusnya kalangan atas dan menengah membeli dari harga diatas subsidi. Jadi
saya lebih sepakat jika subsidi energy kita di cabut, Negara kita memang
penghasil minyak bumi tapi kenapa justru Negara kita banyak mengkonsumsinya,
saya lebih sepakat jika ½ dari energy tsb dikonsumsi tapi tidak bersubsidi dan
sisa ½ nya lagi untuk di ekspor ke Negara lain untuk menambah devisa Negara.
Menurut
saya dana APBN harusnya diperioritaskan kepada pendidikan, kesehatan,
pariwisata dan pengembangan usaha UMKM. Karena dengan diperioritaskan dengan
empat hal tersebut, tidak ada lagi yang namanya masyarakat yang kesusahan
memperoleh pendidikan, tidak ada lagi masyarakat yang sakit tidak kedokter
karena masalah biaya, tidak ada daerah potensi wisata yang tertinggal, dan
tidak ada lagi masyarakat yang miskin yang susah mencari kerja. Karena masih
banyak Masih banyak masyarakat yang miskin yang susah mendapatkan sesuap nasi
dalam sehari, masih banyak juga masyarakat yang menganggur akibat susahnya
peluang kesempatan kerja, masih banyak masyarakat kita yang sulit untuk
memperoleh pendidikan secara layak dan bahkan ada yang tidak merasakan
mengenyam nikmatnya memperoleh pendidikan. Tidak peka kah para pemerintah yang
duduk di kursi MPR RI, DPR RI dll nya akan hal itu?
APBN
Indonesia menurut saya masih jauh untuk memenuhi Indonesia yang lebih sejahtera.
Karena pemerintah masih belum sigap menanggulangi permasalahan yang ada di
Negara ini. Ditambah lagi permasalahan APBN yang dikorupsi oleh oknum yang
tidak bertanganggungjawab yang duduk di pemerintahan, beberapa kasus tersebut
seperti praktek mafia pajak pada tahun 2009 oleh Gayus Tambunan yang
mengkorupsi Rp 25 Milyar, lalu pada tahun 2012 ini Dhana Widyatmika yang
mengkorupsi uang pajak sekitar Rp 11,41 miliar dan
302.000 dollar AS. Dua oknum tersebut merupakan contoh dari kasus sekelumit
APBN, masih banyak lagi kasus-kasus tentang APBN. Jika hal ini terus terjadi
jangan mimpi Indonesia akan menjadi Negara maju jika para oknum pemerintahnya
terus menerus mengorupsi uang Negara. Seharusnya oknum yang melakukan tindak
pidana korupsi tersebut harus di hukum mati karena merugikan Negara dan rakyat.
APBN harus diawasi bersama agar dana Negara tersebut benar-benar tersalurkan
untuk dana pembangunan perekonomian Indonesia untuk Indonesia yang sejahtera.